Penerapan e-KTP Terancam Molor

Rabu, 20 Juli 2011 - 5:38 WIB
source : Poskota online

| More

JAKARTA (Pos Kota) – Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang rencananya mulai dilakukan per-1 Agustus terancam molor. Pasalnya hingga kini belum ada kepastian dari Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) terkait penyediaan alat penunjang program kependudukan tersebut.
“Kami telah siap melaksanakan e-KTP. Namun hingga saat ini kami masih menunggu kesiapan dari pemerintah pusat terkait penyediaan alat sebagai pendukung program ini,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea, di Balaikota, Selasa.
Beberapa alat tersebut yakni penyediaan 707 set perangkat alat e-KTP yang terdiri dari server Automated Fingerprint Identification System (AFIS), desktop Personal Computer (PC), Uninterrupted Power Supply (UPS), fingerprint scanner, smartcard reader/writer, signature pad, kamera digital, switch dan cabling, hard disk external, perangkat software. Belum lagi penggalian dan pemasangan jaringan kabel fiber optic di 267 kelurahan serta pemberian bimbingan teknis kepada seluruh tenaga operator untuk melayani masyarakat membuat e-KTP.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi, seluruh alat tersebut merupakan tanggung jawab Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendag,” ucapnya.
Mengenai operator yang nantinya bekerja untuk melayani masyarakat, Dinas Dukcapil DKI merekrut operator yang paham teknologi sebanyak 1.414 orang. Ditargetkan rekrutmen ini selesai 20 Juli 2011 dan dilanjutkan untuk ikut bimbingan teknis.
Adapun dari data yang ada, dari 267 kelurahan di Jakarta, sebanyak 7.498.272 orang wajib KTP akan melakukan proses penggantian identitas kependudukan. Nantinya, penduduk ini akan dipanggil berdasarkan Kartu Keluarga (KK) melalui surat panggilan yang telah ditentukan tanggal dan jam kedatangan ke kelurahan sehingga tidak terjadi penumpukan massa.
Nantinya pada e-KTP ini akan terdapat sebuah chip yang mampu menyimpan data penduduk, pas foto, sidik jari dan tanda tangan. Data pada e-KTP ini akan terintegrasi langsung dengan sistem pendataan nasional yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri.
Sementara anggaran yang disiapkan oleh Dinas Dukcapil sendiri sebesar Rp20 milyar untuk sosialisasi, honor operator dan peningkatan satu daya listrik di tiap kelurahan. Pelayanan ini akan dibuka setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu dan pelayanan malam yang dibuka hingga pukul 20.(guruh/B)

Proyek e-KTP Diduga Dikorupsi

Source : Poskota online

 

Proyek e-KTP Diduga Dikorupsi

Selasa, 9 Agustus 2011 - 20:44 WIB

| More

SEMANGGI (Pos Kota) – Polisi mencium aroma korupsi pada proyek pengadaan barang pembuatan elektronik KTP (e-KTP) senilai Rp5,8 triliun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Negara diperkirakan merugi sekitar Rp1 triliun.
Untuk membongkar kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan yang ikut tender. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Drs Sofjan Syarif, mengatakan selain telah memeriksa saksi pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP).
“Kami baru bisa menentukan adanya kasus korupsi dalam kasus ini jika sudah ada hasil dari BPKP,” kata Sofjan, Selasa (9/8) siang.
Menurutnya, dalam menangani kasus ini ada beberapa tahapan yang akan diikuti penyidik Polda Metro Jaya. Saksi pelapor dan perusahaan yang ikut tender telah dimintai keterangan, begitupula panitia lelang tender. Tapi, belum ada seorang pun yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
9 PERUSAHAAN
Kemendagri mengadakan tender pengadaan barang terkait pengadaan e-KTP pada Maret 2011. Sembilan perusahaan ikut dalam proses lelang tersebut. Belakangan, muncul kecurigaan panitia diduga melakukan tender tidak sesuai prosedur.
Indikasinya, dari sembilan perusahaan yang mendaftar hanya dua perusahaan yang memenuhi syarat, lalu dinyatakan memenangkan tender. Kedua perusahaan ITU, PT Astra Information Technology (AIT) dan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Sedangkan tujuh perusahaan lainnya dinyatakan kalah tender, tanpa diberi penjelasan penyebab kekalahan itu.
Akibatnya, sejumlah konsorsium yang ikut tender protes. Mereka menilai, cara-cara yang dilakukan panitia lelang tidak fair dan memihak pada pihak perusahaan yang akhirnya menjadi pemenang tender. Dalam hitungan polisi, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp1 triliun akibat lelang yang diduga penuh rekayasa tersebut. (edi/b)

Baca Juga

• Pemenang Tender Pembuat e-KTP Akan Dipenalti
• Kemendagri Kebut Pelaksanaan e-KTP
• Kemendagri Belum Siapkan Peralatan e-KTP
• Penerapan e-KTP Terancam Molor
• Dua Pejabat Kemendagri Korupsi SPJ Fiktif
• Nazaruddin Dibawa ke KPK Atau Mabes Polri?
• Nasir Minta Nazaruddin Tidak Takut
• JK Nilai Rp4 Miliar Carter Pesawat Untuk Nazaruddin Murah

e-ktp berita terkini

Kemendagri Kebut Pelaksanaan e-KTP

Pelaksanaan program identitas kependudukan secara elektronik (E-KTP) dikebut sesuai jadwal oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Sejumlah tahapan tetap direalisasi secara ketat, mulai pembentukan kelompok kerja oleh pemerintah daerah (pemda) hingga tingkat kelurahan untuk pelayanan teknis dan sosialisasi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Raydonnyzar Moenek, menyatakan aparatur pemda dinilai sudah siap dan diimbau agar pelaksanaannya sesuai jadwal yakni awal Agustus sudah jalan.

“Kami harap masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk mengisi formulir e-KTP, difoto, serta diambil sidik jarinya. Termasuk penyandang cacat tangan untuk diambil sinar retina sebagai pengganti sidik jari,” ujarnya saat dihubungi wartawan, kemarin..

DITANGGUNG APBN

Dijelaskannya, pengerjaan proyek E-KTP senilai Rp 5,7 trilyun telah ditanggung negara (APBN) 2011 dan 2012. Sedangkan tambahannya ditanggung daerah (APBD) berupa pelayanan teknis dan sosialisasi. “Ini gratis. Dan, jika ada aparat yang memungut bayaran silakan melapor ke Kemdagri atau instansi terkait,” sarannya.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, lanjutnya, ada 172 juta warga wajib KTP. (rinaldi/B) .

Sumber Berita : http://www.poskota.co.id/

Proyek e-KTP - Terlambat, Pemenang Tender Bisa Kena Penalti

@seputar indonesia

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengancam menjatuhkan penalti kepada pemenang tender pengadaan peralatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) jika pendistribusian alat tidak sampai lokasi tepat pada waktunya.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek menegaskan, jika sampai akhir Agustus 2011,peralatan e- KTP belum juga diterima daerah- daerah,maka Kemendagri akan menjatuhkan sanksi penalti kepada pemenang tender.

“Peralatan pembuatan e- KTP sebenarnya sudah tiba semuanya di Jakarta.Kini tinggal didistribusikan dan diset. Kita ingin jaminan kepastian agar barang sampai di tempat tepat waktu. Itu yang penting, peralatan dapat diset sedemikian rupa dan semua itu sudah ada dalam kontrak,” tegas Reydonnyzar di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, sampai saat ini Kemendagri masih tetap optimistis bahwa pendistribusian hingga pelayanan e- KTP akan berjalan sesuai dengan rencana,yakni selesai untuk 197 kabupaten dan kota pada 2011.

Namun, jika kemudian konsorsium pemenang tender tidak bisa memenuhi jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak, Kemendagri akan menjatuhkan penalti. “Sesuai kontrak ya kena denda. Tapi,kita tak berasumsi molor seperti itu,”tandasnya.

Mengenai peralatan pembuatan e-KTP yang belum terdistribusi secara merata, Reydonnyzar menegaskan, semua alat sebenarnya sudah tiba di Jakarta.Sebagian di antaranya sedang diset,sedangkan lainnya dalam proses pendistribusian ke daerah.Karena itu,sekarang hanya masalah waktu tiba di daerah-daerah.

Sebab, proses distribusi ini juga dipengaruhi kondisi geografis sejumlah daerah yang sulit dijangkau.“Prinsipnya, barang sudah di Jakarta. Sudah diimpor dari Amerika Serikat dan India. Saat ini, tenaga operator dan pendamping yang akan bertugas untuk melakukan asistensi dan supervisi sudah bekerja siang dan malam,”ungkapnya.

Sekretaris Ditjen Adminduk Kemendagri Elvius Dailami mengakui pengiriman perangkat peralatan e-KTP memang sempat mengalami keterlambatan beberapa hari. Peralatan itu baru tiba di Jakarta pada 30 Agustus 2011.

Bahkan, dia mengakui proses pengirimannya pun sempat tersendat karena barangnya terhambat saat proses di Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. “Namun sudah keluar dan untuk selanjutnya dikirim ke daerah-daerah,”jelasnya. mohammad sahlan